Kalurahan Pilangrejo

Pada Rabu, 8 Juli 2026, Musyawarah Padukuhan diselenggarakan di Balai Padukuhan Kaligede dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah kalurahan, pamong, Bamuskal, serta masyarakat untuk membahas berbagai program prioritas dan menghimpun usulan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Musyawarah diawali dengan pembukaan, sambutan dari Lurah, penyampaian informasi dari Bamuskal dan Kamituwa, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama.

Dalam sambutannya, Lurah menyampaikan sejumlah program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan meliputi program jambanisasi melalui pendataan rumah yang masih memiliki jamban kurang layak, peningkatan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, balita, dan lansia, serta pendataan kemiskinan melalui DTSEN untuk mengidentifikasi warga desil 1 sampai 5 yang belum menerima bantuan sosial. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi mengenai mekanisme pengaktifan kembali BPJS Kesehatan yang tidak aktif melalui prosedur rujukan dari fasilitas kesehatan.

Bamuskal dan Kamituwa turut menyampaikan perkembangan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dibahas meliputi pendataan jamban keluarga, program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta keterbatasan anggaran Dana Desa yang menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan. Pemerintah juga mendorong pendataan warga yang masuk kategori miskin agar program bantuan sosial dan pemberdayaan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Melalui musyawarah ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di Padukuhan Kaligede sebagai bahan penyusunan RKPKal Tahun 2027. Diharapkan seluruh usulan yang telah dihimpun dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kaligede secara berkelanjutan.