Kalurahan Pilangrejo

Pada Selasa, 7 Juli 2026, Musyawarah Padukuhan diselenggarakan di Balai Padukuhan Dungsuru dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah kalurahan, pamong, tokoh masyarakat, dan warga setempat untuk membahas program pembangunan serta menjaring usulan prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Musyawarah diawali dengan pembukaan, sambutan dari Lurah, Ulu-ulu, Kamituwa, dan dilanjutkan dengan sesi penyampaian usulan masyarakat.

Dalam sambutannya, Lurah menyampaikan bahwa sebagian program pembangunan tahun 2026 telah memperoleh alokasi anggaran dan sedang dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, masyarakat diajak untuk menyampaikan usulan pembangunan tahun 2027 sesuai kebutuhan padukuhan. Beberapa program yang turut dibahas meliputi usulan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), usulan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program jambanisasi, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta upaya percepatan penanganan stunting.

Perwakilan Ulu-ulu menjelaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2027 akan disesuaikan dengan hasil musyawarah masyarakat dan kemampuan anggaran yang tersedia. Kamituwa juga menyampaikan pentingnya pendataan warga yang masuk kategori desil 1 sampai 5 agar dapat diusulkan dalam DTSEN dan memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan sosial. Selain itu, disampaikan informasi mengenai program RTLH, peningkatan sanitasi melalui jambanisasi, serta berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada sesi musyawarah, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan dan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah usulan penerima bantuan RTLH, pengadaan seragam untuk Karang Taruna dan kegiatan olahraga, serta rehabilitasi gedung PAUD. Seluruh usulan yang telah dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPKal Tahun 2027 agar pelaksanaan pembangunan di Padukuhan Dungsuru dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.